PB BPHI menilai temuan BPK RI Perwakilan Maluku di Dinas Perikanan Buru Selatan mengindikasikan adanya dugaan praktik KKN.

Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 26 Agustus 2025 – Bupati Buru Selatan, La Hamidi, S.H, didesak segera mencopot M. Djafar Souwakil dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perikanan. Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dinas tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Badan Pengawasan Hukum Indonesia (PB BPHI), Anshari Betekeneng, menjelaskan temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4.B/HP/XIX.AMB/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024.

“BPK menemukan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tidak memadai. Salah satunya hibah dari Kementerian Perikanan berupa bangunan cold storage yang belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB C) karena belum ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga nilai perolehannya tidak diketahui,” jelas Anshari.

Menurutnya, kondisi itu menimbulkan dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Anshari juga menyoroti lamanya M. Djafar Souwakil menjabat sebagai Kadis Perikanan, yakni kurang lebih 15 tahun sejak era Bupati Tagop, Bupati Safitri Malik, hingga kini.

“Ini temuan nyata dari BPK RI Perwakilan Maluku. Jika hukum hanya tajam ke bawah, kami siap turun ke jalan untuk menyuarakan hal ini. Kami berharap Bupati Buru Selatan segera memanggil Kepala Dinas Perikanan untuk memberikan klarifikasi terbuka, sekaligus mencopotnya dari jabatan demi menjaga pemerintahan yang bersih,” tegasnya.

Anshari menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Siapa pun yang menjarah keuangan negara harus ditangkap, diadili, dan dipenjarakan,” ujarnya. (SN-028)