Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 01 Oktober 2025 – Publik Maluku kini menyoroti kinerja anggota DPR RI Fraksi PAN, Widya Pratiwi Murad, yang setiap tahunnya menerima dana reses sebesar Rp700 juta untuk lima kali kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil) Maluku. Ironisnya, dana jumbo tersebut dinilai sama sekali tidak menyentuh problem mendasar masyarakat Maluku, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga agraria yang tak kunjung terselesaikan.

Reses DPR RI: Antara Seremonial dan Substansi

Secara fungsi, reses merupakan momentum bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, mendengar keluhan, dan memperjuangkan solusi nyata di tingkat pusat. Namun, publik menilai agenda reses Widya Pratiwi justru terjebak pada pola seremonial yang elitis.

Acara reses lebih banyak diisi dengan pertemuan singkat, sambutan, dan foto bersama tanpa ada ruang dialog substantif yang memberi tindak lanjut konkret. Akibatnya, esensi reses sebagai instrumen representasi rakyat kian dipertanyakan.

Kritik Aktivis Maluku: Dana Besar, Manfaat Minim

Sejumlah aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat sipil Maluku menegaskan bahwa dana reses seharusnya diarahkan pada persoalan mendesak di daerah, seperti:

• Tingginya biaya logistik antarwilayah kepulauan
• Ketimpangan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara
• Krisis energi di pulau-pulau kecil
• Minimnya perlindungan sosial-ekonomi bagi nelayan dan petani

“Dana reses sebesar itu seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan rakyat. Bukan sekadar formalitas yang hampa,” tegas Fadel Rumakat Spi, Direktur Rumah Muda Antikorupsi.

Publik Desak Audit Dana Reses DPR

Kekecewaan publik ini memperkuat tuntutan agar penggunaan dana reses anggota DPR RI diaudit secara terbuka dan transparan. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas, dana ratusan juta setiap tahun hanya akan menjadi angka di atas kertas yang tidak memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. (SN-230)