Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 11 September 2025 – Kontroversi yang menyeret Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, kembali menjadi sorotan. Pengamat kebijakan publik Maluku, Gibran Faqih Latuconsina, menilai berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinannya menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan runtuhnya integritas lembaga legislatif di mata masyarakat.

Gibran menegaskan, skandal pesta miras yang terjadi di rumah dinas Ketua DPRD dan berujung pada dugaan penganiayaan staf pada Juli 2025 tidak bisa dipandang hanya sebagai isu pribadi. Baginya, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap etika pejabat publik. “Ketua DPRD itu simbol lembaga. Kalau rumah dinas justru dijadikan tempat pesta miras hingga menimbulkan kasus hukum, maka wibawa DPRD hancur di hadapan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Gibran juga mengkritisi kedekatan Mourits Tamaela dengan Wali Kota Ambon yang dinilai mengaburkan independensi DPRD sebagai lembaga pengawas. Ia menyebut kondisi ini berbahaya karena DPRD cenderung kehilangan fungsi kontrol dan lebih terlihat sebagai corong eksekutif. “Check and balance seharusnya dijalankan. Tapi publik melihat Ketua DPRD justru lebih sibuk membangun citra bersama pemerintah kota dibanding mengawasi jalannya pemerintahan,” tambahnya.

Dari sisi tata kelola anggaran, Gibran menilai lemahnya sikap Ketua DPRD dalam menagih laporan efisiensi anggaran dari Pemkot Ambon semakin memperburuk keadaan. Ketidaktegasan ini, menurutnya, membuat masyarakat mempertanyakan komitmen DPRD terhadap transparansi keuangan daerah. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 18 miliar akibat hilangnya kewenangan pemungutan retribusi juga dianggap tidak diantisipasi secara tepat. “Memang ada Panja yang dibentuk, tapi itu langkah terlambat. Seharusnya Ketua DPRD mampu menginisiasi kebijakan cepat agar kerugian tidak semakin membesar,” jelas Gibran.

Ia menegaskan, berbagai kontroversi dan kelemahan tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi Badan Kehormatan DPRD Kota Ambon untuk turun tangan melakukan evaluasi. “Kalau Ketua DPRD justru menjadi sumber masalah, maka lembaga ini kehilangan marwahnya. Evaluasi etik harus segera dilakukan demi mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya. (SN-086)