Dukung tokoh eksternal yang jelas bertentangan dengan AD/ART, Rovik Akbar Afifudin kini berhadapan dengan konsekuensi politik paling pahit: pencopotan lewat mekanisme PAW.

Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 03 Oktober 2025 – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali meneguhkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum sah. Keputusan tersebut menjadi pukulan telak bagi kelompok kader yang nekat mendukung Agus Suparmanto, sosok non-kader yang secara aturan AD/ART tidak layak memimpin partai berlambang Ka’bah.

Di Maluku, nama Rovik Akbar Afifudin, anggota DPRD Provinsi Maluku dari PPP, menjadi sorotan utama. Rovik tercatat ikut menggalang dukungan bagi Agus Suparmanto. Namun, langkah tersebut kini dianggap sebagai manuver gagal yang berbalik arah: justru mengancam kursi politiknya sendiri.

BACA JUGA:

• Yusran Marasabessy: Kalau Pelantikan Diganggu, Pemuda Lease Akan Hantam Premanisme Demi Hendrik Lewerissa
• Yunus Z. Watngieel: Warga Tayando Yamtel Kehilangan Kepercayaan pada Kinerja Kejati Maluku & Kejari Tual
• Yayasan Pijar Demokrasi Indonesia Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Penikaman dan Pembakaran Rumah di Hunut Ambon

Internal PPP mulai menggulirkan wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Rovik. Manuvernya dipandang sebagai bentuk ketidakloyalan dan pelanggaran terhadap garis partai.

Aktivis sekaligus pengamat politik asal Ambon, Sofyan Tatroman, menegaskan bahwa PPP tidak boleh lembek menghadapi kasus seperti ini.

“PPP harus tegas. Kalau ada kader yang memilih melawan aturan dan mendukung tokoh non-kader, maka konsekuensinya jelas: PAW. Kalau tidak, publik akan menilai PPP lemah dan tidak punya nyali menegakkan disiplin,” tegas Sofyan.

Menurut Sofyan, blunder Rovik bukan hanya merusak posisinya di DPRD, tapi juga mencoreng marwah PPP di hadapan rakyat Maluku.

“Di tahun politik seperti ini, partai justru butuh konsolidasi penuh. Kalau masih ada kader yang nekat bikin manuver liar, itu sama saja jadi penghambat. PAW adalah jalan terbaik untuk mengembalikan kehormatan partai,” lanjutnya.

Kini, semua mata tertuju ke DPP PPP. Apakah benar-benar berani mengeksekusi PAW terhadap Rovik, atau sekadar menjadikan isu ini alat tekan politik. Yang jelas, Munas sudah menutup ruang perdebatan: Mardiono sah memimpin PPP, sementara Rovik cs tinggal menunggu vonis politik. (SN-238)