Sekretaris Umum IMM Maluku Tengah menilai pernyataan Ketua GMKI Ambon cenderung provokatif dan tidak solutif terkait bentrokan Hunuth–Hitu.

Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Masohi, 22 Agustus 2025– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Tengah menilai pernyataan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, Apriansa Atapary, yang mendukung sikap Ketua DPRD Kota Ambon terkait bentrokan Hunuth–Hitu, tidak obyektif dan berpotensi memperkeruh keadaan.

Sekretaris Umum PC IMM Maluku Tengah, Maman Kunio, menegaskan bahwa GMKI Ambon seharusnya mendorong penyelesaian konflik secara bijak, bukan justru memperkuat narasi provokatif.

“Pernyataan GMKI Ambon itu jelas tendensius. Alih-alih memberi solusi, justru ikut menambah kegaduhan dengan menyalahkan Pemkab Malteng secara sepihak,” kata Maman, Jumat (22/8/2025).

Menurut Maman, tuduhan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lalai dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tidak berdasar. Pasalnya, bentrokan melibatkan warga dari dua wilayah berbeda, yakni Kota Ambon dan Kabupaten Malteng.

“Bentrokan ini terjadi di wilayah perbatasan. Jadi tidak bisa serta-merta Pemkab Malteng dijadikan kambing hitam. Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan seolah-olah semua beban dilempar ke Pemkab Malteng,” tegasnya.

IMM Maluku Tengah juga menilai GMKI Ambon keliru dalam menggeneralisasi masyarakat Hitu sebagai pihak tunggal dalam bentrokan. Framing seperti itu, kata Maman, justru berpotensi melanggengkan stigma dan memperkeruh konflik sosial.

“Kami ingatkan GMKI Ambon untuk tidak mengobral pernyataan yang bias dan menyudutkan satu pihak. Itu bukan sikap organisasi mahasiswa yang berorientasi solusi, melainkan menambah luka,” ujarnya.

IMM Malteng menekankan pentingnya pendekatan dialogis, kehadiran negara secara adil, serta penguatan koordinasi antar pemerintah untuk mencegah konflik serupa di kemudian hari.

“Kalau betul peduli rakyat, mari dorong langkah konkret: mediasi, rekonsiliasi, dan penguatan pos keamanan bersama. Bukan asal ikut mendukung pernyataan provokatif,” pungkas Maman. (SN-015)