Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 17 September 2025 – Peserta Musyawarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku menyuarakan kecaman keras terhadap tindakan inkonstitusional yang dilakukan calon ketua umum M. Saleh Souwakil bersama panitia yang dinilai berpihak. Mereka menilai, manuver tersebut bukan hanya pelanggaran aturan organisasi, tetapi juga bentuk praktik politik kotor yang merusak marwah IMM.

Hamja Loilatu Terpilih Sah

Berdasarkan fakta di forum, Hamja Loilatu terpilih secara sah dengan dukungan 29 komisariat dan lima cabang resmi, yakni Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Tual-Malra, dan Buru Selatan. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah resmi yang berlangsung di Aula SMK Muhammadiyah Ambon.

Hamja juga tercatat mengikuti sidang hingga tuntas sesuai tata tertib yang ditetapkan DPD IMM Maluku, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan keabsahannya.

BACA JUGA:

• Keberpihakan Menteri Hukum, dan hilangnya rasionalitas
• Nasib Rovik Akbar Afifudin Sebagai Anggota DPRD Provinsi di Ujung Tanduk
• Sofyan Tatroman Menilai, Ada Dugaan Rovik Akbar Afifudin Jadi Target Orkestrasi Konflik Muktamar X PPP
• Mental Kampungan Rovik Cs, Maluku Tercoreng di Panggung Nasional
• PAW Menunggu Rovik? Manuver Gagal Bikin Kursi DPRD Maluku Terancam Hilang

Forum Tandingan Dinilai Ilegal

Berbeda dengan itu, M. Saleh Souwakil yang hanya mendapat dukungan dua cabang memilih keluar dari mekanisme resmi. Ia bersama panitia pemilihan yang dianggap berpihak kemudian membentuk forum tandingan tanpa dasar hukum organisasi.

“Tindakan ini adalah pembodohan dan pengkhianatan terhadap demokrasi kader IMM. Musyawarah resmi sudah jelas menghasilkan keputusan, tapi ada pihak yang memilih jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Itu praktik politik kotor yang merusak marwah IMM. Jika dibiarkan, musyawarah kehilangan arti, dan kepemimpinan organisasi menjadi tidak bermartabat,” tegas salah satu peserta forum.

Desakan ke DPP IMM

Peserta musyawarah juga menilai praktik politik kotor tersebut justru mempermalukan IMM di mata kader. Mereka mendesak DPP IMM untuk bersikap tegas menjaga konstitusi organisasi dan tidak memberikan legitimasi pada forum ilegal.

“Hamja Loilatu adalah hasil demokrasi yang sah. Setiap upaya untuk menggagalkannya adalah bagian dari konspirasi politik kotor yang harus dilawan bersama demi menyelamatkan IMM dari kehancuran,” pungkas peserta forum dengan nada keras. (SN-131)