Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, dituding ikut melobi rekomendasi cabang dalam Musyawarah Daerah IMM Maluku. Kader mempertanyakan intervensi eksternal yang dinilai mencederai independensi organisasi.

Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 15 September 2025 – Dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Wilayah Maluku kembali memanas. Kali ini sorotan publik tertuju pada Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, yang disebut-sebut ikut melobi rekomendasi cabang untuk mengamankan posisi “anak emasnya”, Hamzah Loilatu, dalam suksesi kepemimpinan IMM.

Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa Bodewin, yang dikenal sebagai kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), turut mencampuri urusan internal IMM. Dugaan intervensi tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah kader IMM yang menilai tindakan itu merendahkan marwah organisasi.

“IMM ini rumah besar kader-kader Muhammadiyah. Tidak pantas seorang kader GMKI mencampuri urusan Musda IMM, seolah-olah para senior IMM di Maluku tidak mampu mengawal proses regenerasi,” ujar salah satu kader IMM Cabang Ambon yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga:

• Sofyan Tatroman Menilai, Ada Dugaan Rovik Akbar Afifudin Jadi Target Orkestrasi Konflik Muktamar X PPP
• Mental Kampungan Rovik Cs, Maluku Tercoreng di Panggung Nasional
• PAW Menunggu Rovik? Manuver Gagal Bikin Kursi DPRD Maluku Terancam Hilang
• Presiden Mahasiswa UIN A.M. Sangadji Ambon Safaruddin Lakesubun Apresiasi Kinerja Kapolda Maluku
• Selain Dana Reses Jumbo, Widya Pratiwi Juga Abaikan Kewajiban Rumah Aspirasi di Daerah

Bandingkan dengan Sikap Kapolda Maluku

Perbandingan pun muncul dengan sosok Kapolda Maluku, Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, yang dikenal sebagai putra terbaik Muhammadiyah. Meski menduduki jabatan tinggi, Kapolda tidak pernah melakukan intervensi dalam dinamika internal IMM.

“Pak Kapolda justru menjadi teladan. Ia paham menjaga marwah organisasi dan tidak mencampuri urusan Musda,” tegas kader tersebut.

Desakan Tegas ke PWM Maluku

Para kader IMM menilai intervensi pihak eksternal, apalagi dari pejabat pemerintah, berpotensi merusak iklim demokrasi dan independensi organisasi. Mereka mendesak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Maluku bersikap tegas dengan menegur Walikota Ambon agar tidak ikut campur dalam rekomendasi cabang IMM.

“PWM harus bersuara, karena ini menyangkut harga diri organisasi Muhammadiyah,” ujar seorang pengurus IMM wilayah.

Selain PWM, para kader juga meminta perhatian moral dari Kapolda Maluku. “Bodewin Wattimena harus memahami posisinya sebagai pejabat publik. Jangan menggunakan pengaruh jabatan untuk mengatur-atur Musda IMM,” tambah sumber tersebut.

Risiko Perpecahan di Tubuh IMM

Isu intervensi ini dikhawatirkan memicu perpecahan di tubuh IMM Maluku jika tidak segera diselesaikan. Musda, yang sejatinya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan kaderisasi, terancam berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.

Sejumlah kader IMM menegaskan kembali prinsip organisasi yang dibangun atas nilai independensi dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Mereka menolak segala bentuk campur tangan pihak luar yang dianggap mencederai marwah IMM.

Musda IMM Wilayah Maluku diharapkan tetap menjadi ajang melahirkan kepemimpinan baru yang visioner, murni, dan demokratis. “IMM harus tetap merdeka, tidak bisa digiring oleh kepentingan siapa pun,” tutup pernyataan para kader. (SN-112)