Audiensi bersama Polda Maluku bahas dugaan penyelewengan dana Rp2 miliar dan pentingnya pencegahan konflik kepemudaan di Maluku.

Tim Redaksi

Suara Nunusaku

SUARANUNUSAKU.COM | Ambon, 11 September 2025 – Dua organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Ambon, melakukan audiensi bersama pejabat utama Polda Maluku, Kamis (11/9/2025). Pertemuan itu dihadiri Kabid Humas dan Wakil Direktur Intelkam beserta jajaran, membahas sejumlah tuntutan sekaligus melaporkan dugaan skandal korupsi di Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Maluku.

Dalam laporannya, PMII dan PERMAHI menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp2 miliar di Kwarda Pramuka Maluku yang diduga tidak jelas penggunaannya. Dana tersebut disinyalir fiktif dalam laporan pertanggungjawaban, sehingga memunculkan kecurigaan adanya indikasi korupsi.

“Kasus ini bukan hal baru di hadapan publik Maluku. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan hukum. Karena itu, kami meminta Polda Maluku untuk segera memeriksa dan meminta keterangan dari Widya Pratiwi Murad selaku Ketua Kwarda Pramuka Maluku,” tegas perwakilan PMII dan PERMAHI dalam pernyataannya.

Mereka menilai, mandeknya penanganan kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap transparansi hukum. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendesak Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.S., untuk mengambil langkah tegas sebagai bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

“Laporan ini bukan bertujuan menjustifikasi apalagi menuding secara personal, melainkan mendorong proses hukum agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan titik terang atas dugaan kasus ini,” tambahnya.

Selain fokus pada dugaan korupsi, audiensi tersebut juga membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Maluku. PMII dan PERMAHI menekankan pentingnya langkah pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial, khususnya yang melibatkan anak muda.

“Banyak persoalan sosial bermula dari kalangan pemuda. Karena itu, peran kepolisian sangat penting dalam menghadirkan agenda-agenda yang bersentuhan langsung dengan kepentingan kepemudaan di daerah rawan konflik. Pemuda harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan masalah,” pungkasnya. (SN-084)